VIVA.co.id - Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkuat kerja sama terkait peningkatan penerimaan negara melalui sektor perikanan.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan, kerja sama ini bukanlah yang pertama kali dilakukan. Namun kali ini, fokus antarkementerian adalah bagaimana meningkatkan penerimaan negara melalui penerimaan perpajakan.
"Fokusnya kepada optimalisasi penerimaan negara dari pajak. Kami cukup lama bekerja sama dengan KKP. Salah satunya itu waktu berhasil mencegah ekspor ilegal bibit lobster," ujar Bambang saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa 15 Desember 2015.
Bambang menjelaskan, hampir 85 persen penerimaan negara merupakan kontribusi yang berasal dari Kementerian Keuangan. Mulai dari penerimaan pajak, maupun bea dan cukai. Dengan kerja sama ini, ia berharap akan mengoptimalkan penerimaan negara secara keseluruhan.
"85 persen itu bukan tugas ringan. Apa yang dilakukan Bu Susi (Menteri KKP) ini tentunya menyejukkan. Karena ada kementerian yang peduli untuk tingkatkan penerimaan negara," kata dia.
Nantinya, lanjut dia, KKP akan berperan sebagai wadah informasi yang akan dipergunakan untuk melihat seberapa banyak perusahaan perikaan yang beroperasi di dalam negeri. Data informasi ini diharapkan akan mempermudah Kementerian Keuangan untuk menggenjot perpajakan.
"KKP akan menyuplai data. Siapa saja nanti pemain dan industri perikanan yang beroperasi. Tidak hanya nama perusahaan. Misalkan, satu PT itu profitnya berapa, pajaknya berapa," tutur dia.
Di tempat yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, pertumbuhan tangkap ikan pada kuartal III-2015 sebesar 8,37 persen menjadi salah satu potensi yang mampu digunakan untuk menggenjot penerimaan negara.
Tak tanggung-tanggung, Susi memprediksi, potensi penerimaan negara mampu mencapai setidaknya Rp1 triliun melalui sektor kelautan. Ia berharap, kerja sama ini mampu memberikan dorongan lebih terhadap penerimaan negara.
"Kita perlu hitung dulu. Tapi kalau untuk Rp1 triliun, itu bisa. Pertumbuhan ini salah satu kesempatan untuk meningkatkan penerimaan negara," kata dia.
Sekadar informasi, kerja sama antarkementerian ini mencakup tujuh hal. Di antaranya, peningkatan penerimaan negara di sektor kelautan dan perikanan, peningkatan koordinasi pengawasan dan penyidikan.
Sinkronisasi program dan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan pelayanan publik, dan pemanfaatan data informasi, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.