Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution ternyata tak menempatkan pengampunan pajak atau tax amnesty sebagai strategi utama meningkatkan penerimaan negara. Menurutnya, ada jalan lain bisa ditempuh pemerintah untuk menggenjot penerimaan pajak.

"Pembenahan administrasi perpajakan dan sistem informasi," kata mantan direktur jenderal pajak itu saat diskusi wartawan, Tangerang, Banten, semalam.

Darmin relatif berhasil memimpin institusi pajak 2006-2009. Salah satu indikatornya adalan penerimaan pajak melebihi target pada 2008.

Namun, dia menyesalkan kegagalannya membuat sistem informasi pemeriksaan pajak. Kala itu, dia merancang sistem informasi yang bisa menyelesaikan pemeriksaan pajak dalam satu tahun.

"Kerja sama dengan Bank Dunia gagal. DPR memertanyakan kenapa kerja sama dengan Bank Dunia," katanya.

Padahal, menurut Darmin, pemeriksaan pajak adalah sektor paling bermasalah. Makanya, kala menjabat, dia lebih sering mengganti direktur pemeriksaan.

"Kalau nggak ketangkap basah, kami nggak tahu kalau ada korupsi di situ. Tak ada yang tahu apa yang dikerjakan," kata. "Jujur, saya waktu itu tak tahu apa yang dikerjakan orang-orang di bawah."

Darmin, saat menjabat, juga mengenalkan sistem benchmark. Yaitu memfokuskan penerimaan pajak pada sektor usaha potensial.

"Waktu itu, kelapa sawit dan batu bara. kekurangan bayar pajaknya bisa mencapai Rp 500 miliar-Rp 600 miliar per tahun. kita hitung bareng-bareng. Dari dua sektor itu, penerimaan pajak 2008 melebihi target," katanya.

"Namun, saya tak anti tax amnesty. Tapi tetap Ditjen Pajak mulai mengumpulkan data wajib pajak."