|
Tanggal |
Nomor PMK |
Judul PMK |
|
09-Sep-15 |
169/PMK.010/2015 |
tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. |
|
09-Sep-15 |
170/PMK.08/2015 |
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 Tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. |
|
09-Sep-15 |
171/PMK.07/2015 |
tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah |
|
09-Sep-15 |
172/PMK.05/2015 |
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian. |
|
09-Sep-15 |
173/PMK.05/2015 |
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/ BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi |
|
21-Sep-15 |
174/PMK.03/2015 |
tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau. |
|
21-Sep-15 |
175/PMK.05/2015 |
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Lumajang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. |
|
21-Sep-15 |
176/PMK.02/2015 |
tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri |
|
21-Sep-15 |
177/PMK.05/2015 |
tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. |
|
23-Sep-15 |
178/PMK.02/2015 |
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi. |
|
25-Sep-15 |
179/PMK.07/2015 |
tentang Pedoman Umum dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2015. |
|
25-Sep-15 |
180/PMK.07/2015 |
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. |
|
25-Sep-15 |
181/PMK.05/2015 |
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah. |
|
30-Sep-15 |
182/PMK.03/2015 |
tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. |
|
30-Sep-15 |
183/PMK.03/2015 |
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak. |
|
30-Sep-15 |
184/PMK.03/2015 |
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan. |
|
30-Sep-15 |
185/PMK.03/2015 |
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. |
|
30-Sep-15 |
186/PMK.03/2015 |
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga. |
|
30-Sep-15 |
187/PMK.03/2015 |
tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. |
|
30-Sep-15 |
188/PMK.010/2015 |
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal. |
|
06-Okt-15 |
189/PMK.08/2015 |
tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara. |
|
06-Okt-15 |
190/PMK.08/2015 |
tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. |
|
15-Okt-15 |
191/PMK.010/2015 |
tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. |
|
20-Okt-15 |
192/PMK.03/2015 |
tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai Yang Seharusnya Tidak Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Yang Telah Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Yang Digunakan Tidak Sesuai Dengan Tujuan Semula Atau Dipindahtangankan Kepada Pihak Lain Baik Sebagian Atau Seluruhnya Serta Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. |
|
20-Okt-15 |
193/PMK.03/2015 |
tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu. |
|
26-Okt-15 |
194/PMK.01/2015 |
tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain Bagi Hakim pada Pengadilan Pajak. |
|
26-Okt-15 |
195/PMK.08/2015 |
tentang Tata Cara Penghitungan, Pengalokasian, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik. |
|
27-Okt-15 |
196/PMK.02/2015 |
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. |
|
02-Nop-15 |
197/PMK.03/2015 |
tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan bangunan , dan/atau Surat Tagihan Pajak yang Diterbitkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Verifikasi, atau Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan. |
|
06-Nop-15 |
198/PMK.010/2015 |
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. |
|
10-Nop-15 |
199/PMK.08/2015 |
tentang Perubahan atas Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 Tentang Dealer Utama. |
|
10-Nop-15 |
200/PMK.03/2015 |
tentang Perlakuan Perpajakan Bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan. |
|
11-Nop-15 |
201/PMK.02/2015 |
tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil. |
|
11-Nop-15 |
202/PMK.03/2015 |
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan. |
|
12-Nop-15 |
203/PMK.08/2015 |
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik. |
|
13-Nop-15 |
204/PMK.09/2015 |
tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. |
|
16-Nop-15 |
205/PMK.04/2015 |
tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional. |
|
20-Nop-15 |
206/PMK.010/2015 |
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. |
|
20-Nop-15 |
207/PMK.010/2015 |
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. |
|
20-Nop-15 |
208/PMK.02/2015 |
tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Bekerja Pada Instansi Pemerintah Pusat |
|
27-Nop-15 |
209/PMK.05/2015 |
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah. |
|
27-Nop-15 |
210/PMK.010/2015 |
tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/ atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2015. |
|
30-Nop-15 |
211/PMK.02/2015 |
tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaraan Manfaat Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero) Dan PT Asabri (Persero). |
|
30-Nop-15 |
212/PMK.05/2015 |
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga. |
|
01-Des-15 |
213/PMK.07/2015 |
tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Triwulan IV Tahun Anggaran 2015. |
|
01-Des-15 |
214/PMK.07/2015 |
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/ PMK.07/2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah. |
|
01-Des-15 |
215/PMK.07/2015 |
tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/ Atau Dana Bagi Hasil Bagi Daerah Induk, Provinsi, Dan/ Atau Daerah Lain Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru Dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/ Atau Dana Bagi Hasil Kepada Daerah Otonom Baru. |
|
01-Des-15 |
216/PMK.05/2015 |
tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. |
|
02-Des-15 |
217/PMK.05/2015 |
tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. |