Print Print

Script PPh 21 DTP

  • Saat ini saya ingin berbagi tentang PPH pasal 21 ditanggung pemerintah berdasarkan PMK No 44 tahun 2020
  • PPH pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP diberikan bagi pegawai dengan kriteria tertentu
  • Kriteria – kriteria ini adalah
  • yang pertama pegawai yang menerima penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode KLU ( Klasifikasi Lapangan Usaha ) sebagaimana mana dimaksud dalam lampiran huruf A PMK No 44. Ada 1062 jenis KLU yang ditetapkan disana. Atau
  • perusahaan yang memiliki izin Kawasan berikat atau perusahaan KITE ( Kemudahan Impor Tujuan Ekpor ).
  • Kriteria kedua, pegawai tersebut harus memiliki NPWP
  • Pada masa pajak tersebut pegawai ini menerima penghasilan bruto yang tetap dan teratur di bulan itu yang jika disetahunkan tidak melebihi 200 juta pertahun.
  • Kira – kira range gaji pegawainya sekitar 5 juta sampai 16 juta per bulan pada bulan itu.
  • Lalu Bagaimana cara wajib pajak dapat memanfaatkan insentif PPH pasal 21 ditanggung pemerintah ini ??
  • Pertama, wajib pajak harus mengajukan permohonan secara online melalui website DJP Online
  • Disitu wajib pajak memilih menu layanan lalu memilih menu KSWP ( Konfirmasi Status Wajib Pajak ). Nanti akan muncul apakah wajib pajak tersebut memenuhi kriteria insentif atau tidak.
  • Berikutnya Bagi pemberi kerja yang memenuhi kriteria dan ingin memilih untuk memanfaatkan insentif akan langsung diterbitkan notifikasi persetujuan.
  • Sedangkan bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kriteria dapat mencetak surat penolakan.
  • Setelah insentif disetujui maka pegawai dari pemberi kerja yang memanfaafkan insentif akan mendapatkan penghasilan penuh dari gajinya bulan itu karena PPH 21 telah ditanggung pemerintah.
  • Berikutnya saya juga akan memaparkan contoh dari perhitungan PPH 21 DTP.
  • Selanjutnya berikut penjelasan, bagaimana tentang cara pembuatan SSP PPH Pasal 21 ditanggung pemerintah dan cara merekamnya di e-SPT
  • Hal pertama yang harus kita ketahui sebelum membuat SSP PPH Pasal 21 ditanggung pemerintah adalah memisahkan antara pegawai yang PPH Pasal 21 ditanggung pemerintah dan tidak ditanggung pemerintah
  • Seperti contoh PT Sehat Selalu yang baru saja kita bahas, Total PPH Pasal 21 terutang senilai Rp 3.217.566 dengan rincian PPH Pasal 21 ditanggung pemerintah Rp 1.129.083 dan PPH pasal 21 yang tidak mendapatkan insentif sebesar RP 2.088.483
  • Maka PT Sehat Selalu pada bulan itu harus membuat 2 jenis SSP yaitu SSP untuk PPH Pasal 21 yang memperoleh insetif maupun yang tidak memperoleh insentif.
  • Atas PPH Pasal 21 yang tidak mendapatkan insentif wajib disetor paling lambat tanggal 10 atau prosedurnya normal.
  • Sedangkan bagi PPH pasal 21 yang memperoleh insentif harus dibuatkan SSP yang berbeda tetapi tidak perlu disetorkan pajaknya.
  • SSP yang mendapatkan insentif harus dibuat dengan menambahkan uraian keterangan PPH Pasal 21 ditanggung pemerintah EKS PMK No 44 Tahun 2020.
  • SSP tersebut tidak perlu disetorkan. Namun tetap wajib dilaporkan dalam SPT masa PPH Pasal 21 dibulan itu.
  • Bagi yang menggunakan E-SPT Masa PPH Pasal 21 proses pengerjaannya pada umumnya sama kecuali pada dalam hal perekaman
  • SSP PPH Pasal 21 ditanggung pemerintah diisi dengan cara merekam kode NTPN “999” sebanyak 16 kali. Sebesar nilai PPH pasal 21 yang ditanggung pemerintah pada masa itu.
  • Selain itu jangan lupa pada bagian keterangan diisi kode 01 yaitu kode untuk SSP PPH Pasal 21 ditanggung pemerintah.
  • SSP yang sudah direkam sudah dapat dilaporkan pada bulan tersebut. Cara pelaporannya normal pada umumnya.
  • Demikianlah pemaparan terkait tata cara pengajuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP, dengan contoh perhitungan PPh 21 DTP, dan tata cara membuat SSP PPH Pasal 21 ditanggung pemerintah serta merekamnya dalam E-SPT.

Direktorat Jendral Pajak bkpm

Related Articles