PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 189 /PMK.03/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 189 /PMK.03/2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ATAS JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak dan kewajiban bagi penanggung pajak dan Direktorat Jenderal Pajak guna pelaksanaan penagihan pajak, diperlukan pengaturan mengenai tata cara penagihan pajak yang tepat dan

b. berimbang; bahwa untuk meningkatkan kemudahan, keseragaman pelaksanaan tindakan penagihan pajak, diperlukan penyederhanaan administrasi tindakan penagihan pajak bagi Direktorat Jenderal Pajak dan penanggung pajak;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak dan simplifi.kasi peraturan perundang-undangan di bidang penagihan pajak, diperlukan pengaturan baru mengenai tata cara penagihan pajak;

d. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank untuk penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, sud.ah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan administrasi perpajakan sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 0A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan ketentuan Pasal 48 ayat ( 11) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.0 1/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ATAS JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firm.a, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban W ajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

6. Pemegang Saham Mayoritas adalah pemegang saham yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan saham perusahaan.

7. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham yang baik langsung maupun tidak langsung memiliki wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/ atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan.

8. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan Pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang Pajak menurut undang-undang.

9. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.

10. Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

11. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan Pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

12. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

13. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan Pajak.

14. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

15. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

16. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh Utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

17. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut peraturan perundang-undangan.

18. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan Utang Pajak.

19. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan Objek Sita.

20. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

21. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

22. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat WK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

23. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disebut WK Lainnya adalah lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

24. Entitas Lain adalah badan hukum seperti perseroan terbatas atau yayasan, atau non-badan hukum seperti persekutuan atau trust, yang melaksanakan kegiatan selain di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian, yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional.

25. Rekening Keuangan adalah rekening yang dikelola oleh WK, WK Lainnya, dan/atau Entitas Lain, yang meliputi rekening bagi bank, rekening efek dan sub rekening efek bagi perusahaan efek dan bank kustodian, polis asuransi bagi perusahaan asuransi, dan/ atau aset keuangan lain bagi WK Lainnya dan/ atau Entitas Lain.

26. Pemblokiran adalah tindakan pengamanan Barang milik Penanggung Pajak yang dikelola oleh WK, WK Lainnya, dan/ a tau Entitas Lain, yang meliputi rekening bagi bank, sub rekening efek bagi perusahaan efek dan bank kustodian, polis asuransi bagi perusahaan asuransi, dan/ atau aset keuangan lain bagi WK Lainnya dan/ atau Entitas Lain, dengan tujuan agar terhadap Barang dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai.

27. Bantuan Penagihan Pajak adalah fasilitas bantuan penagihan Pajak yang terdapat di dalam perjanjian internasional yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra untuk melakukan penagihan Pajak yang dikenakan oleh negara mitra atau yurisdiksi mitra.

28. Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan pemerintah Indonesia dalam perjanjian internasional.

29. Perjanjian Internasional adalah perjanjian bilateral atau multilateral, yang antara lain menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mengikatkan dirinya dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, yang mengatur kerja sama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bantuan penagihan perpajakan, meliputi:

a. persetujuan penghindaran Pajak berganda; atau

b. perjanjian bilateral atau multilateral lainnya.

30. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Badan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Badan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Badan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Badan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status Badan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

31. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Badan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Badan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Badan yang meleburkan diri dan status Badan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

32. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Badan beralih karena hukum kepada dua Badan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Badan beralih karena hukum kepada satu Badan atau lebih.

33. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan Pajak dilaksanakan.

34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

35. Pengadilan Negeri adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan Pajak dilaksanakan.

BAB II

PEJABAT DAN TINDAKAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu Pejabat dan Jurusita Pajak

Pasal 2

(1) Menteri berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan Pajak pusat.

(2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;

b. Kepala Kantor Wilayah; dan/ atau

c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak.

(4) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:

a. melaksanakan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;

b. memberitahukan Surat Paksa;

c. melaksanakan Penyitaan atas Barang Penanggung Pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan Penyitaan; dan

d. melaksanakan Penyanderaan berdasarkan surat perintah Penyanderaan.

Bagian Kedua

Tindakan Penagihan

Pasal 3

(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Utang Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis Pajak:

a. Pajak Penghasilan;

b. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa;

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

d. Pajak Penjualan;

e. Bea Meterai; dan

f. Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya.

(3) Atas Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengangsur atau menunda pembayaran Utang Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran Pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak yang masih harus dibayar setelah lewat jatuh tempo pelunasan, dilakukan tindakan penagihan Pajak.

Pasal 4

(1) Tindakan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) meliputi:

a. menerbitkan Surat Teguran;

b. menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa;

c. melaksanakan Penyitaan;

d. melakukan pengumuman lelang dan lelang, untuk Barang sitaan yang dilakukan penjualan secara lelang;

e. menggunakan, menjual, dan/ atau memindahbukukan Barang sitaan, untuk Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang;

f. mengusulkan Pencegahan;

g. melaksanakan Penyanderaan; dan/ a tau

h. menerbitkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.

(2) Pejabat menerbitkan Surat Teguran setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Utang Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak.

(3) Apabila setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran disampaikan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

(4) Apabila setelah lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak, Pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan Penyitaan dan Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak.

(5) Dalam hal Penyitaan dilakukan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada WK, WK Lainnya, dan/ a tau Entitas Lain, Pejabat melakukan permintaan Pemblokiran terlebih dahulu.

(6) Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan pengumuman lelang atas Barang sitaan yang akan dilelang.

(7) Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan Barang sitaan Penanggung Pajak melalui kantor lelang negara.

(8) Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap Barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat segera menggunakan, menjual, dan/ atau memindahbukukan Barang sitaan.

(9) Dalam hal telah dilakukan upaya:

a. penjualan Barang sitaan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan/atau

b. penggunaan, penjualan, dan/atau pemindahbukuan Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pejabat dapat mengusulkan Pencegahan.

(10) Pengusulan Pencegahan dapat dilakukan setelah tanggal Surat Paksa diberitahukan tanpa didahului penerbitan surat perintah melaksanakan Penyitaan, pelaksanaan Penyitaan, atau penjualan Barang sitaan, dalam hal:

a. Objek Sita tidak dapat ditemukan;

b. Utang Pajak sebagai dasar penagihan Pajak mendekati daluwarsa penagihan;

c. berdasarkan data dan informasi terdapat indikasi Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

d. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan atau dilakukan perubahan bentuk lainnya; atau

e. terdapat tanda-tanda kepailitan dan/ atau dalam keadaan pailit.

(11) Dalam hal terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan Pencegahan, Penyanderaan dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak dalam jangka waktu paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa Pencegahan atau berakhirnya masa perpanjangan Pencegahan.

(12) Penyanderaan dapat dilakukan setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, dalam hal:

a. Utang Pajak sebagai dasar penagihan Pajak mendekati daluwarsa penagihan;

b. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan atau dilakukan perubahan bentuk lainnya; atau

c. terdapat tanda-tanda kepailitan dan/ atau dalam keadaan pailit.

BAB III

PENANGGUNG PAJAK

Pasal 5

Penagihan Pajak dilakukan terhadap:

a. Penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi; atau

b. Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan.

Pasal 6

Pelaksanaan tindakan penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan terhadap:

a. Orang pribadi bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

b. Istri dari Wajib Pajak orang pribadi bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, dalam hal pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan sebagai satu kesatuan;

c. Salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan, yang bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak paling banyak sebesar jumlah harta warisan yang belum terbagi, dalam hal Wajib Pajak telah meninggal dunia clan harta warisan belum terbagi;

d. Para ahli waris yang bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak paling banyak sebesar porsi harta warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris, dalam hal Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah clibagi;

e. Wali bagi anak yang belum dewasa yang bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak sebesar:

1. Paling banyak sebesar jumlah harta anak yang belum dewasa yang beracla dalam perwaliannya; atau

2. Seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, dalam hal Pejabat dapat membuktikan bahwa wali yang bersangkutan mendapat manfaat dari pelaksanaan kepengurusan harta tersebut;

f. Pengampu bagi orang yang beracla clalam pengampuan yang bertanggung jawab atas Utang Pajak clan Biaya Penagihan Pajak sebesar:

1. Paling banyak sebesar jumlah harta orang yang berada dalam pengampuannya; atau

2. Seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, dalam hal Pejabat dapat membuktikan bahwa pengampu yang bersangkutan menclapat manfaat dari pelaksanaan kepengurusan harta tersebut.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan tindakan penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan sebagaimana climaksucl clalam Pasal 5 huruf b clilakukan terhaclap:

a. Wajib Pajak Baclan bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak clan Biaya Penagihan Pajak; dan

b. Pengurus clari Wajib Pajak Badan.

(2) Pelaksanaan tindakan penagihan Pajak terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:

a. untuk perseroan terbatas:

1. direksi yang meliputi:

a) direktur utama, presiden direktur atau jabatan yang setingkat;

b) wakil direktur utama atau jabatan yang setingkat; dan/ a tau c) direktur yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/ atau mengambil keputusan di bidang keuangan, bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

2. dewan komisaris yang meliputi:

a) komisaris utama atau presiden komisaris atau jabatan yang setingkat;

b) wakil komisaris utama atau jabatan yang setingkat; dan/ a tau

c) komisaris lainnya, bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

3. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/ atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada perseroan terbatas, bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

4. pemegang saham dengan ketentuan sebagai berikut:

a) untuk meliputi: perseroan terbatas terbuka,

1) Pemegang Saham Mayoritas dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang atas sahamnya tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di bursa efek;

2) Pemegang saham lainnya selain pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam angka 1), yang atas sahamnya tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di bursa efek; dan/atau

3) Pemegang Saham Mayoritas tidak langsung dan/ atau Pemegang Saham Pengendali tidak langsung;

b) untuk perseroan terbatas tertutup meliputi:

1) seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas; dan/atau

2) Pemegang Saham Mayoritas tidak langsung dan/ atau Pemegang Saham Pengendali tidak langsung, bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan;

b. untuk bentuk usaha tetap, meliputi:

1. kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, a tau jabatan yang setingkat, bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

2. perusahaan induk dari bentuk usaha tetap bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

3. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada bentuk usaha tetap, bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; dan/ atau.

4. pemilik modal bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan;

c. untuk persekutuan komanditer, meliputi:

1. sekutu komplementer / sekutu aktif / sekutu pengurus bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

2. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada persekutuan komanditer, bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; dan/ atau

3. sekutu komanditer / sekutu pasif bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan;

d. untuk persekutuan perdata dan persekutuan firma, meliputi:

1. para sekutu; dan/ atau

2. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/ atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada persekutuan perdata dan persekutuan firma, bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

e. untuk koperasi, meliputi:

1. pengurus;

2. pengawas; dan/atau

3. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/ atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada koperasi, bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

f. untuk yayasan, meliputi:

1. ketua a tau jabatan yang setingkat;

2. sekretaris;

3. bendahara;

4. pembina;

5. pengawas; dan/ atau

6. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/ atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada yayasan,

bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

g. untuk kerja sama operasi Uoint operation), meliputi:

1. pimpinan atau jabatan yang setingkat, bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

2. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/ atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada kerja sama operasi Uoint operation), bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; dan/ atau

3. pemilik modal bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan;

h. untuk Badan lainnya, meliputi:

1. pimpinan atau jabatan yang setingkat, bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

2. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/ atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan Badan, bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; dan/atau

3. pemilik modal bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham atau modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan;

i. untuk satuan kerja instansi pemerintah, meliputi:

1. bendahara yang bersangkutan;

2. pimpinan satuan kerja; dan/atau

3. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/ atau mengambil keputusan dalam satuan kerja, bertanggung jawab secara pribadi dan/ a tau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

(3) Termasuk pengertian orang yang nyata-nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i adalah:

a. orang yang berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga dan/ atau menandatangani eek;

b. orang yang berwenang mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi, anggota dewan komisaris, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pengurus, pengawas, pimpinan, atau jabatan setingkat;

c. orang yang berwenang atau berkuasa untuk mempengaruhi atau mengendalikan W ajib Pajak Badan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun; dan/ atau d. orang yang merupakan pemilik sebenarnya atas saham atau modal pada Wajib Pajak Badan.

(4) Pelaksanaan tindakan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) dilakukan terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) secara berurutan.

(5) Urutan Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan untuk dilakukan tindakan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berlaku dalam hal:

a. Objek Sita tidak dapat ditemukan;

b. dilakukan tindakan Penagihan Seketika dan Sekaligus;

c. Utang Pajak sebagai dasar penagihan Pajak mendekati daluwarsa penagihan;

d. berdasarkan data dan informasi terdapat indikasi Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

e. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan atau dilakukan perubahan bentuk lainnya;

f. terdapat tanda-tanda kepailitan dan/atau dalam keadaan pailit; atau

g. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa kedudukannya tidak dapat dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

(6) Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penagihan Pajak dilakukan terlebih dahulu terhadap:

a. pengurus yang namanya tercantum dalam akta perubahan; dan

b. pengurus sebelumnya.

BAB IV

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS, SURATTEGURAN,SURATPAKSA,DAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Bagian Kesatu

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 8

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf h, dalam hal:

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

b. Penanggung Pajak memindahtangankan Barang yang dimiliki atau yang dikuasai untuk menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan, digabungkan, dimekarkan, dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan bentuk lainnya;

d. Badan akan dibubarkan oleh negara;

e. terjadi Penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga; atau

f. terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 9

(1) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dapat diterbitkan:

a. sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;

b. tanpa didahului Surat Teguran;

c. sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran disampaikan; atau

d. sebelum penerbitan Surat Paksa.

(2) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat:

a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;

b. besarnya Utang Pajak;

c. perintah untuk membayar; dan

d. saat pelunasan Pajak.

Bagian Kedua Surat Teguran

Pasal 10

(1) Penagihan Pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(2) Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah mendapat persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 11

Penyampaian Surat Teguran kepada Penanggung Pajak dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;

c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau

d. melalui saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Bagian Ketiga Surat Paksa

Pasal 12

Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) paling sedikit memuat:

a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;

b. dasar penagihan Pajak;

c. besarnya Utang Pajak; dan

d. perintah untuk membayar.

Pasal 13

(1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.

(2) Pemberitahuan Surat Paksa atas Wajib Pajak orang pribadi dilakukan kepada:

a. Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau

b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak dalam hal Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai Penanggung Pajak.

(3) Pemberitahuan Surat Paksa atas Wajib Pajak Badan dilakukan kepada:

a. Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2); atau

b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang bersangkutan dalam hal Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang Penanggung Pajak.

(4) Pemberitahuan Surat Paksa atas Wajib Pajak yang dinyatakan pailit dilakukan kepada kurator, hakim pengawas, atau balai harta peninggalan.

(5) Pemberitahuan Surat Paksa atas Wajib Pajak yang dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, dilakukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

(6) Pemberitahuan Surat Paksa atas Wajib Pajak yang menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, dapat dilakukan kepada penerima kuasa.

Pasal 14

Dalam hal Penanggung Pajak telah diterbitkan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf h atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran Utang Pajak, Surat Paksa dapat diterbitkan langsung tanpa didahului Surat Teguran.

Pasal 15

(1) Pemberitahuan Surat Paksa kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak.

(2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemberitahuan Surat Paksa sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.

(3) Berita acara pemberitahuan Surat Paksa paling sedikit memuat:

a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;

b. nama Jurusita Pajak;

c. nama yang menerima Surat Paksa; dan

d. tempat pemberitahuan Surat Paksa,

serta ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan pihak yang menerima Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 16

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tindakan penagihan Pajak, Pejabat dapat menerbitkan surat keterangan Penanggung Pajak yang memuat nama yang berkedudukan sebagai Penanggung Pajak pada Surat Paksa, bagi pihak ketiga yang memerlukan.

Pasal 17

(1) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.

(2) Dalam hal Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain.

(3) Dalam hal pihak yang dimaksud dalam Pasal 13 menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa Penanggung Pajak menolak untuk menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

Pasal 18

(1) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan di luar wilayah kerja Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pemberitahuan Surat Paksa.

(2) Dalam hal di 1 (satu) kota terdapat lebih dari 1 (satu) Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk memberitahukan Surat Paksa di luar wilayah kerjanya sepanjang masih berada di kota setempat.

(3) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa harus dilakukan di luar kota tempat kedudukan kantor Pejabat tetapi masih dalam wilayah kerjanya, Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa:

a. meminta bantuan untuk memberitahukan Surat Paksa kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang tempat kedudukannya berada di kota tempat pemberitahuan Surat Paksa dan wilayah kerjanya meliputi kota tempat pemberitahuan Surat Paksa; atau

b. memerintahkan Jurusita Pajaknya memberitahukan Surat Paksa secara untuk langsung disertai dengan penyampaian informasi mengenai pemberitahuan Surat Paksa secara langsung kepada Pejabat setempat.

(4) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (3) huruf a menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan pemberitahuan Surat Paksa kepada Pejabat yang meminta bantuan.

(5) Penyampaian informasi mengenai pelaksanaan pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Surat Paksa.

Bagian Keempat Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Pasal 19

(1) Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan terhadap Objek Sita berdasarkan surat perintah melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

(2) Dalam hal Objek Sita berada di luar wilayah kerja Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Paksa, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat Objek Sita berada untuk melakukan Penyitaan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat perintah melaksanakan Penyitaan.

(3) Dalam hal di 1 (satu) kota terdapat lebih dari 1 (satu) Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan Penyitaan terhadap Objek Sita yang berada di luar wilayah kerjanya sepanjang masih berada di kota setempat.

(4) Dalam hal Objek Sita berada di luar kota tempat kedudukan kantor Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa tetapi masih dalam wilayah kerjanya, Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa:

a. meminta bantuan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang tempat kedudukannya berada di kota tempat Objek Sita berada dan wilayah kerjanya meliputi kota tempat Objek Sita berada, untuk melakukan Penyitaan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat perintah melaksanakan Penyitaan; atau

b. memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan Penyitaan secara langsung disertai dengan penyampaian informasi mengenai pelaksanaan Penyitaan kepada Pejabat setempat.

(5) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) huruf a memberitahukan pelaksanaan surat perintah melaksanakan Penyitaan kepada Pejabat yang meminta bantuan segera setelah Penyitaan dilaksanakan dengan mengirimkan berita acara pelaksanaan sita.

BAB V

PENYITAAN DAN PENJUALAN BARANG SITAAN

Bagian Kesatu Dasar Penyitaan

Pasal 20

(1) Dalam pelaksanaan Penyitaan, Jurusita Pajak harus:

a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;

b. memperlihatkan surat perintah melaksanakan Penyitaan; dan

c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan Penyitaan.

(2) Jurusita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita atas setiap pelaksanaan Penyitaan.

(3) Berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. (4) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani berita acara pelaksanaan sita, Jurusita Pajak:

a. mencantumkan alasan penolakan tersebut dalam berita acara pelaksanaan sita; dan

b. menandatangani berita acara pelaksanaan sita tersebut bersama saksi.

(5) Berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap sah serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

(6) Dalam hal pelaksanaan Penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi, dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pemerintah Daerah setempat.

(7) Berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(8) Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan pada Barang bergerak dan/ atau Barang tidak bergerak yang disita atau di tempat Barang bergerak dan/ atau Barang tidak bergerak yang disita berada atau di tempat umum.

(9) Salinan berita acara pelaksanaan sita disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak terkait meliputi:

a. Kepolisian Republik Indonesia, untuk Barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar;

b. Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar;

c. Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar;

d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk kapal; atau

e. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, untuk pesawat terbang.

Bagian Kedua Objek Sita

Pasal 21

(1) Objek Sita meliputi:

a. Barang milik Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7; dan

b. Barang milik istri atau suami dan anak yang masih dalam tanggungan dari Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta, yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu.

(2) Penyitaan dilakukan terhadap:

a. Barang bergerak, termasuk:

1. uang tunai termasuk mata uang asing dan uang elektronik atau uang dalam bentuk lainnya;

2. logam mulia, perhiasan emas, permata, dan sejenisnya;

3. harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan meliputi deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

4. harta kekayaan Penanggung Pajak yang dikelola oleh LJK sektor perasuransian, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain yang memiliki nilai tunai;

5. surat berharga meliputi obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di LJK sektor pasar modal;

6. surat berharga meliputi obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di WK sektor pasar modal;

7. piutang; dan

8. penyertaan modal pada perusahaan lain.

b. Barang tidak bergerak termasuk:

1. tanah dan/atau bangunan; dan

2. kapal dengan isi kotor paling sedikit 20 (dua puluh) meter kubik.

Pasal 22

(1) Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan Barang bergerak, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap Barang tidak bergerak.

(2) Urutan Barang bergerak dan/ a tau Barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak serta kemudahan penjualan atau pencairannya.

(3) Penyitaan dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai Barang sitaan diperkirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Pasal 23

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan dalam hal:

a. nilai Barang sitaan tidak cukup untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; atau

b. hasil lelang, penggunaan, penjualan, dan/ atau pemindahbukuan Barang sitaan tidak cukup untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Pasal 24

(1) Barang sitaan dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali dalam hal menurut Jurusita Pajak Barang sitaan perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain.

(2) Dasar pertimbangan Jurusita Pajak untuk menentukan tempat penitipan atau penyimpanan Barang sitaan, diantaranya: a. risiko kehilangan, kecurian, atau kerusakan; dan b. jenis, sifat, ukuran, atau jumlah Barang sitaan.

(3) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. LJK, LJK Lainnya, dan/ a tau Entitas Lain;

b. kantor pegadaian;

c. kantor pos; dan

d. tempat tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Bagian Ketiga Pencabutan Sita

Pasal 25

(1) Pencabutan sita dilaksanakan dalam hal:

a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

b. adanya putusan pengadilan atau berdasarkan putusan pengadilan pajak; atau

c. terdapat kondisi tertentu.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Barang sitaan musnah karena terbakar, huru-hara, gagal teknologi, dan bencana alam;

b. Penanggung Pajak yang merupakan pemegang saham, pemilik modal, atau sekutu komanditer / sekutu pasif telah membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham atau modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan, kecuali Pejabat dapat membuktikan bahwa pemegang saham, pemilik modal, atau sekutu komanditer / sekutu pasif dimaksud bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak tersebut;

c. Penanggung Pajak menyerahkan Barang lain meliputi dokumen bukti kepemilikan Barang bergerak, sertifikat tanah, sertifikat deposito, dan/ atau Barang lainnya, yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan;

d. Penanggung Pajak yang merupakan pemegang saham, pemilik modal, atau sekutu komanditer / sekutu pasif menyerahkan Barang lain meliputi dokumen bukti kepemilikan Barang bergerak, sertifikat tanah, sertifikat deposito, dan/atau Barang lainnya, yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham atau modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan, kecuali Pejabat dapat membuktikan bahwa pemegang saham, pemilik modal, a tau sekutu komanditer / sekutu pasif dimaksud bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak tersebut;

e. Penanggung Pajak yang merupakan salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau yang mengurus harta peninggalan, bagi harta warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, telah menyerahkan Barang lain meliputi:

1. seluruh harta peninggalan Wajib Pajak dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih besar daripada harta peninggalan Wajib Pajak; atau

2. harta peninggalan Wajib Pajak sebesar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan;

f. Penanggung Pajak yang merupakan para ahli waris Wajib Pajak, bagi harta warisan yang telah dibagi, telah menyerahkan Barang lain meliputi:

1. seluruh harta warisan sesuai dengan porsi yang diterima oleh masing-masing ahli waris dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih besar daripada harta warisan; atau

2. harta warisan sebesar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan;

g. Penanggung Pajak yang merupakan wali bagi anak yang belum dewasa telah menyerahkan Barang lain meliputi:

1. seluruh harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih besar daripada harta anak yang belum dewasa;

2. harta anak yang belum dewasa sebesar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan; atau

3. seluruh harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya dan harta pribadi wali yang bersangkutan yang jumlahnya mencukupi untuk melunasi seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, dalam hal Pejabat dapat membuktikan bahwa wali yang bersangkutan mendapat manfaat dari pelaksanaan kepengurusan harta tersebut;

h. Penanggung Pajak yang merupakan pengampu bagi orang yang berada dalam pengampuan telah menyerahkan Barang lain meliputi:

1. seluruh harta orang yang berada dalam pengampuannya dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih besar daripada harta orang yang berada dalam pengampuan;

2. harta orang yang berada dalam pengampuannya sebesar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan; atau

3. seluruh harta orang yang berada dalam pengampuannya dan harta pribadi pengampu yang bersangkutan yang jumlahnya mencukupi untuk melunasi seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, dalam hal Pejabat dapat membuktikan bahwa pengampu yang bersangkutan mendapat manfaat dari pelaksanaan kepengurusan harta tersebut;

i. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa dalam kedudukannya tidak dapat dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

j. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa Barang sitaan -tidak dapat digunakan untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

k. Barang sitaan digunakan untuk kepentingan umum;

1. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan telah daluwarsa penagihan; dan/ atau

m. Barang sitaan telah dilakukan penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) atau penggunaan, penjualan, dan/ atau pemindahbukuan Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8). (3) Barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf h merupakan milik Penanggung Pajak dan tidak sedang dijaminkan atas pelunasan utang tertentu.

(4) Terhadap pelaksanaan pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf h, Pejabat melakukan Penyitaan terlebih dahulu atas Barang yang diserahkan.

(5) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan sita yang diterbitkan oleh Pejabat dan disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dan instansi yang terkait.

Bagian Keempat Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan

pada WK Sektor Perbankan, WK Sektor Perasuransian, WK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain

Pasal 26

(1) Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan pada WK sektor perbankan, WK sektor perasuransian, WK Lainnya, dan/atau Entitas Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a angka 3 dan angka 4, dengan melakukan Pemblokiran terlebih dahulu.

(2) Untuk melaksanakan Pemblokiran, Pejabat menyampaikan permintaan Pemblokiran kepada:

a. kantor pusat atau divisi pada WK sektor perbankan, WK sektor perasuransian, WK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain yang bertanggung jawab melakukan Pemblokiran dan/ atau pemberian informasi, bagi Penanggung Pajak yang belum diketahui nomor Rekening Keuangannya; atau

b. unit vertikal WK sektor perbankan, WK sektor perasuransian, WK Lainnya, dan/a tau Entitas Lain yang mengelola Rekening Keuangan Penanggung Pajak yang bersangkutan, bagi Penanggung Pajak yang telah diketahui nomor Rekening Keuangannya.

Pasal 27

(1) Permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilampiri dengan:

a. salinan Surat Paksa atau daftar Surat Paksa; dan b. salinan surat perintah melaksanakan Penyitaan.

(2) Pejabat melakukan permintaan Pemblokiran sebesar jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak sebagaimana tercantum dalam daftar Surat Paksa.

(3) Dalam hal terdapat perbedaan mengenai identitas Penanggung Pajak yang terdapat pada data WK sektor perbankan, WK sektor perasuransian, WK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain dengan permintaan Pemblokiran, informasi identitas yang digunakan berdasarkan dokumen:

a. Kartu Tanda Penduduk;

b. akta pendirian Badan atau dokumen lain yang dipersamakan;

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan/atau d. paspor atau dokumen yang menunjukkan identitas diri untuk warga negara asing.

Pasal 28

(1) Permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan secara tertulis.

(2) Permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sekaligus dengan permintaan pemberitahuan secara tertulis atas:

a. seluruh nomor Rekening Keuangan Penanggung Pajak; dan

b. saldo harta kekayaan Penanggung Pajak.

Pasal 29

(1) Penyampaian permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan permintaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan melalui saluran elektronik pada sistem yang terhubung antara Direktorat Jenderal Pajak dengan sistem pada WK sektor perbankan, WK sektor perasuransian, WK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain.

(2) Dalam hal sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau terdapat gangguan teknis pada sistem, permintaan Pemblokiran disampaikan: a. secara langsung oleh Jurusita Pajak; b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 30

(1) Atas permintaan Pemblokiran dan permintaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, pihak WK sektor perbankan, WK sektor perasuransian, WK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain, wajib:

a. melakukan Pemblokiran sebesar jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajak yang identitasnya tercantum dalam permintaan Pemblokiran;

b. memberitahukan seluruh nomor Rekening Keuangan Penanggung Pajak; dan

c. memberitahukan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak yang terdapat pada seluruh nomor Rekening Keuangan Penanggung Pajak.

(2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara seketika setelah permintaan Pemblokiran diterima oleh pihak WK sektor perbankan, WK sektor perasuransian, WK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain.

(3) Pihak WK sektor perbankan, WK sektor perasuransian, WK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain wajib memberitahukan seluruh nomor Rekening Keuangan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

(4) Jurusita Pajak memberikan bukti penerimaan atas pemberitahuan seluruh nomor Rekening Keuangan dan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak kepada pihak WK sektor perbankan, WK sektor perasuransian, WK Lainnya, dan/ a tau Entitas Lain.

Pasal 31

(1) Atas pelaksanaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), pihak WK sektor perbankan, WK sektor perasuransian, WK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain membuat berita acara Pemblokiran atau dokumen yang dipersamakan.

(2) Berita acara Pemblokiran atau dokumen yang dipersamakan, paling sedikit memuat:

a. nomor dan tanggal permintaan Pemblokiran;

b. hari, tanggal, dan waktu diterima permintaan Pemblokiran oleh pihak WK sektor perbankan, WK sektor perasuransian, WK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain;

c. hari, tanggal, dan waktu dilaksanakan Pemblokiran oleh pihak WK sektor perbankan, WK sektor perasuransian, WK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain;

d. nama, nomor identitas, dan alamat Penanggung Pajak; dan

e. nomor Rekening Keuangan Penanggung Pajak yang telah dilakukan Pemblokiran oleh WK sektor perbankan, WK sektor perasuransian, WK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain.

(3) Berita acara Pemblokiran atau dokumen yang dipersamakan disampaikan kepada Pejabat dan Penanggung Pajak segera setelah dilaksanakan Pemblokiran.

Pasal 32

(1) Sejak saat diterimanya permintaan Pemblokiran, pihak WK sektor perbankan, WK sektor perasuransian, WK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain tidak diizinkan melakukan pemindahbukuan dan/ atau penarikan atas saldo dalam Rekening Keuangan Penanggung Pajak yang telah diblokir, kecuali terdapat permintaan dari Pejabat.

(2) Dalam hal terdapat informasi dan/ atau data yang menunjukkan:

a. ketidaksesuaian hari, tanggal, dan waktu diterimanya permintaan Pemblokiran sebagaimana tertera pada tanda terima permintaan Pemblokiran dengan berita acara Pemblokiran;

b. adanya jeda waktu yang signifikan antara waktu diterimanya permintaan Pemblokiran dengan pelaksanaan Pemblokiran; dan/ atau

c. jumlah saldo harta kekayaan pada Rekening Keuangan Penanggung Pajak yang diragukan kebenarannya, Pejabat dapat mengajukan permintaan pemberitahuan rincian transaksi atas Rekening Keuangan Penanggung Pajak kepada pihak WK sektor perbankan, WK sektor perasuransian, WK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain.

(3) WK sektor perbankan, WK sektor perasuransian, WK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain wajib memberikan jawaban paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pemberitahuan rincian transaksi.

Pasal 33

(1) Pencabutan blokir sebelum dilaksanakan Penyitaan, hanya dapat dilakukan dalam hal:

a. Penanggung Pajak membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran dengan menggunakan harta kekayaan Penanggung Pajak yang telah diblokir;

b. Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran.

c. Penanggung Pajak yang merupakan pemegang saham, pemilik modal, a tau sekutu komanditer / sekutu pasif telah membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham atau modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran, kecuali Pejabat dapat membuktikan bahwa pemegang saham, pemilik modal, a tau sekutu komanditer / sekutu pasif dimaksud bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak tersebut;

d. Penanggung Pajak menyerahkan Barang lain meliputi dokumen bukti kepemilikan Barang bergerak, sertifikat tanah, sertifikat deposito, dan/ a tau Barang lainnya, yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran;

e. Penanggung Pajak yang merupakan pemegang saham, pemilik modal, a tau sekutu komanditer / sekutu pasif menyerahkan Barang lain meliputi dokumen bukti kepemilikan Barang bergerak, sertifikat tanah, sertifikat deposito, dan/ atau Barang lainnya, yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham atau modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran, kecuali Pejabat dapat membuktikan bahwa pemegang saham, pemilik modal, atau sekutu komanditer / sekutu pasif dimaksud bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak tersebut;

f. Penanggung Pajak yang merupakan salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau yang mengurus harta peninggalan, bagi harta warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, telah menyerahkan Barang lain meliputi:

1. seluruh harta peninggalan Wajib Pajak dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih besar daripada harta peninggalan Wajib Pajak; atau

2. harta peninggalan Wajib Pajak sebesar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran;

g. Penanggung Pajak yang merupakan para ahli waris Wajib Pajak, bagi harta warisan yang telah dibagi, telah menyerahkan Barang lain meliputi:

1. seluruh harta warisan sesuai dengan porsi yang diterima oleh masing-masing ahli waris dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih besar daripada harta warisan; atau

2. harta warisan sebesar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran;

h. Penanggung Pajak yang merupakan wali bagi anak yang belum dewasa telah menyerahkan Barang lain meliputi:

1. seluruh harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih besar daripada harta anak yang belum dewasa;

2. harta anak yang belum dewasa sebesar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran; atau

i. Penanggung Pajak yang merupakan pengampu bagi orang yang berada dalam pengampuan telah menyerahkan Barang lain meliputi:

1. seluruh harta orang yang berada dalam pengampuannya dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih besar daripada harta orang yang berada dalam pengampuan;

2. harta orang yang berada dalam pengampuannya sebesar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran; atau

3. seluruh harta orang yang berada dalam pengampuannya dan harta pribadi pengampu yang bersangkutan yang jumlahnya mencukupi untuk melunasi seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, dalam hal Pejabat dapat membuktikan bersangkutan bahwa pengampu yang mendapat manfaat dari pelaksanaan kepengurusan harta tersebut;

j. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa dalam kedudukannya tidak dapat dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

k. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa harta kekayaan yang diblokir tidak dapat digunakan untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

l. terdapat putusan pengadilan pajak; dan/ atau

m. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran telah daluwarsa penagihan.

(2) Barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf i merupakan milik Penanggung Pajak dan tidak sedang dijaminkan atas pelunasan utang tertentu.

(3) Terhadap pelaksanaan pencabutan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d sampai dengan huruf i, Pejabat melakukan Penyitaan terlebih dahulu atas Barang yang diserahkan.

Pasal 34

Penanggung Pajak dapat membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan menggunakan harta kekayaan yang telah diblokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dengan mengajukan permohonan penggunaan harta kekayaan yang diblokir untuk membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak kepada Pejabat, yang dilampiri dengan:

a. cetakan bukti pembuatan tagihan penerimaan negara bukan Pajak atau yang dipersamakan untuk pembayaran Biaya Penagihan Pajak;

b. cetakan kode billing untuk pembayaran Utang Pajak; dan

c. surat permintaan pemindahbukuan kepada pihak WK sektor perbankan, WK sektor perasuransian, WK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain sebagai pelunasan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan menggunakan harta kekayaan yang telah diblokir.

Pasal 35

(1) Berdasarkan permohonan penggunaan harta kekayaan yang diblokir untuk membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat menyampaikan permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak kepada pihak WK sektor perbankan, WK sektor perasuransian, WK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain dengan tembusan kepada Penanggung Pajak, yang dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(2) Berdasarkan permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak LJK sektor perbankan, LJK sektor perasuransian, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain secara seketika melakukan pencabutan blokir dan secara serta merta melakukan pemindahbukuan sebesar jumlah yang diminta oleh Pejabat.

Pasal 36

Pencabutan blokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf m dilakukan berdasarkan permintaan pencabutan blokir yang diajukan oleh Pejabat kepada pihak LJK sektor perbankan, LJK sektor perasuransian, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain dengan tembusan kepada Penanggung Pajak.

Pasal 37

(1) Dalam hal setelah saldo harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan, LJK sektor perasuransian, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain diketahui dan Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan.

(2) Penyitaan terhadap saldo harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan jumlah yang mencukupi untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

(3) Atas Penyitaan terhadap saldo harta kekayaan Penanggung Pajak, Jurusita Pajak:

a. membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh:

1. Jurusita Pajak;

2. Penanggung Pajak;

3. saksi-saksi; dan

4. pihak WK sektor perbankan, WK sektor perasuransian, WK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain;

b. menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada:

1. Penanggung Pajak; dan

2. pihak WK sektor perbankan, WK sektor perasuransian, WK Lainnya, dan/ a tau Entitas Lain.

Pasal 38

(1) Setelah dilaksanakannya Penyitaan tetapi belum dilakukan pemindahbukuan, pencabutan sita dapat dilakukan dalam hal:

a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

b. adanya putusan pengadilan atau berdasarkan putusan pengadilan pajak; atau

c. terdapat kondisi tertentu.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Penanggung Pajak membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan menggunakan harta kekayaan yang telah disita;

b. Barang sitaan musnah karena gagal teknologi;

c. Penanggung Pajak yang merupakan pemegang saham, pemilik modal, atau sekutu komanditer / sekutu pasif telah membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham atau modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan, kecuali Pejabat dapat membuktikan bahwa pemegang saham, pemilik modal, atau sekutu komanditer / sekutu pasif dimaksud bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak tersebut;

d. Penanggung Pajak menyerahkan Barang lain meliputi dokumen bukti kepemilikan Barang bergerak, sertifikat tanah, sertifikat deposito, dan/atau Barang lainnya, yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan;

e. Penanggung Pajak yang merupakan pemegang saham, pemilik modal, atau sekutu komanditer / sekutu pasif menyerahkan Barang lain meliputi dokumen bukti kepemilikan Barang bergerak, sertifikat tanah, sertifikat deposito, dan/ atau Barang lainnya, yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham atau modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan, kecuali Pejabat dapat membuktikan bahwa pemegang saham, pemilik modal, atau sekutu komanditer / sekutu pasif dimaksud bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak tersebut;

1) seluruh harta peninggalan Wajib Pajak dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih besar daripada harta peninggalan Wajib Pajak; atau

2) harta peninggalan Wajib Pajak sebesar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan;

g. Penanggung Pajak yang merupakan para ahli waris Wajib Pajak, bagi harta warisan yang telah dibagi, telah menyerahkan Barang lain meliputi:

1) seluruh harta warisan sesuai dengan porsi yang diterima oleh masing-masing ahli waris dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih besar daripada harta warisan; atau

2) harta warisan sebesar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan;

h. Penanggung Pajak yang merupakan wali bagi anak yang belum dewasa telah menyerahkan Barang lain meliputi:

1) seluruh harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih besar daripada harta anak yang belum dewasa;

2) harta anak yang belum dewasa sebesar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan; atau

3) seluruh harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya dan harta pribadi wali yang bersangkutan yang jumlahnya mencukupi untuk melunasi seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, dalam hal Pejabat dapat membuktikan bahwa wali yang bersangkutan mendapat manfaat dari pelaksanaan kepengurusan harta tersebut;

i. Penanggung Pajak yang merupakan pengampu bagi orang yang berada dalam pengampuan telah menyerahkan Barang lain meliputi:

1) seluruh harta orang yang berada dalam pengampuannya dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih besar daripada harta orang yang berada dalam pengampuan;

2) harta orang yang berada dalam pengampuannya sebesar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan; atau

3) seluruh harta orang yang berada dalam pengampuannya dan harta pribadi pengampu yang bersangkutan yang jumlahnya mencukupi untuk melunasi seluruh Utang Pajak dan Biaya · Penagihan Pajak, dalam hal Pejabat dapat membuktikan bersangkutan bahwa pengampu yang mendapat manfaat dari pelaksanaan kepengurusan harta tersebut;

j. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa dalam kedudukannya tidak dapat dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

k. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa Barang sitaan tidak dapat digunakan untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

l. Barang sitaan digunakan untuk kepentingan umum; dan/atau

m. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan telah daluwarsa penagihan.

(3) Barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i merupakan milik Penanggung Pajak dan tidak sedang dijaminkan atas pelunasan utang tertentu.

(4) Terhadap pelaksanaan pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i, Pejabat melakukan Penyitaan terlebih dahulu atas Barang yang diserahkan.

Pasal 39

Penanggung Pajak dapat membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan menggunakan harta kekayaan yang telah disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dengan mengajukan permohonan penggunaan harta kekayaan yang disita untuk membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak kepada Pejabat, yang dilampiri dengan:

a. cetakan bukti pembuatan tagihan penerimaan negara bukan Pajak atau yang dipersamakan untuk pembayaran Biaya Penagihan Pajak; dan

b. cetakan kode billing untuk pembayaran Utang Pajak.

Pasal 40

(1) Berdasarkan permohonan penggunaan harta kekayaan yang disita untuk membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat menyampaikan permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak kepada pihak WK sektor perbankan, WK sektor perasuransian, WK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain dengan tembusan kepada Penanggung Pajak, yang dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

(2) Berdasarkan permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak WK sektor perbankan, WK sektor perasuransian, WK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain secara seketika melakukan pencabutan blokir dan secara serta merta melakukan pemindahbukuan sebesar jumlah yang diminta oleh Pejabat.

(3) Permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak dilakukan sekaligus dengan penyampaian surat pencabutan sita oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak dengan tembusan kepada pihak WK sektor perbankan, WK sektor perasuransian, WK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain.

Pasal 41

Pelaksanaan pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat ( 1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b sampai dengan huruf m dilakukan oleh Pejabat dengan menyampaikan:

a. permintaan pencabutan blokir kepada pihak LJK sektor perbankan, LJK sektor perasuransian, LJK Lainnya, dan/ a tau Entitas Lain dengan tembusan kepada Penanggung Pajak; dan

b. surat pencabutan sita kepada Penanggung Pajak dengan tembusan kepada pihak LJK sektor perbankan, LJK sektor perasuransian, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain.

Pasal 42

(1) Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat meminta kepada pihak LJK sektor perbankan, LJK sektor perasuransian, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain untuk melakukan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak.

(2) Pelaksanaan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan menyampaikan:

a. permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak kepada pihak LJK sektor perbankan, LJK sektor perasuransian, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain dengan tembusan kepada Penanggung Pajak; dan

b. surat pencabutan sita kepada Penanggung Pajak dengan tembusan kepada pihak LJK sektor perbankan, LJK sektor perasuransian, LJK Lainnya, dan/ a tau Entitas Lain.

(3) Pelaksanaan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak sebesar jumlah yang tercantum dalam berita acara pelaksanaan sita.

(4) Permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri dengan:

a. cetakan bukti pembuatan tagihan penerimaan negara bukan Pajak atau yang dipersamakan untuk pembayaran Biaya Penagihan Pajak; dan

b. cetakan kode billing untuk pembayaran Utang Pajak.

(5) Berdasarkan permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pihak WK sektor perbankan, WK sektor perasuransian, WK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain secara seketika melakukan pencabutan blokir dan secara serta merta melakukan pemindahbukuan sebesar jumlah yang diminta oleh Pejabat.

(6) Pejabat dapat melakukan permintaan Pemblokiran kembali terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang telah dilakukan pencabutan blokir dengan menyampaikan kembali permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Bagian Kelima

Penyitaan Surat Berharga yang Diperdagangkan di WK Sektor Pasar Modal

Pasal 43

(1) Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan terhadap surat berharga yang diperdagangkan di WK sektor pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a angka 5, dengan melakukan Pemblokiran terlebih dahulu.

(2) Terhadap pelaksanaan Pemblokiran bagi Penanggung Pajak, didahului dengan menyampaikan permintaan:

a. pemberitahuan nomor Rekening Keuangan Penanggung Pajak; dan

b. pemberitahuan atas Penanggung Pajak, saldo harta kekayaan yang ditujukan kepada WK sektor pasar modal.

(3) Pihak WK sektor pasar modal wajib memberitahukan nomor Rekening Keuangan dan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pemberitahuan.

(4) Setelah mengetahui nomor Rekening Keuangan dan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak, Pejabat menyampaikan permintaan Pemblokiran Rekening Keuangan yang terdapat pada WK sektor pasar modal yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyebutkan:

a. nama pemegang Rekening Keuangan;

b. nomor Rekening Keuangan Penanggung Pajak; dan

c. alasan perlunya dilakukan Pemblokiran.

(5) Ketentuan mengenai permintaan Pemblokiran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.

(6) Penyampaian permintaan pemberitahuan nomor Rekening Keuangan Penanggung Pajak dan permintaan pemberitahuan atas saldo harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui saluran elektronik pada sistem yang terhubung antara Direktorat Jenderal Pajak dengan sistem pada WK sektor pasar modal.

(7) Dalam hal sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia atau adanya gangguan teknis pada sistem, penyampaian permintaan pemberitahuan nomor Rekening Keuangan Penanggung Pajak dan permintaan pemberitahuan atas saldo harta kekayaan Penanggung Pajak dilakukan:

a. secara langsung oleh Jurusita Pajak;

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau

c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 44

(1) Dalam hal saldo harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada WK sektor pasar modal telah diketahui dan Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan.

(2) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah yang mencukupi untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

(3) Atas Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak, Jurusita Pajak:

a. membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, saksi-saksi, dan pihak WK sektor pasar modal; dan

b. menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada Penanggung Pajak dan pihak WK sektor pasar modal.

Pasal 45

(1) Setelah dilaksanakan Penyitaan tetapi belum dilakukan penjualan di bursa efek, pencabutan sita dapat dilakukan dalam hal:

a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

b. adanya putusan pengadilan atau berdasarkan putusan pengadilan pajak; atau

c. terdapat kondisi tertentu.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Barang sitaan musnah karena gagal teknologi;

d. Penanggung Pajak yang merupakan pemegang saham, pemilik modal, a tau sekutu komanditer / sekutu pasif menyerahkan Barang lain meliputi dokumen bukti kepemilikan Barang bergerak, sertifikat tanah, sertifikat deposito, dan/ atau Barang lainnya, yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham atau modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan, kecuali Pejabat dapat membuktikan bahwa pemegang saham, pemilik modal, atau sekutu komanditer / sekutu pasif dimaksud bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak tersebut;