SE-2 PJ 2024 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN OLEH BANK INDONESIA DALAM RANGKA OPERASI MONETER YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK SAMA DENGAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA Related Articles PMK 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan Dalam Kerja Sama OperasiPMK 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea MeteraiPMK 69 Tahun 2024 Perubahan Atas PMK Nomor 130/PMK.010/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan BadanLampiran PMK 74 Tahun 2024PMK 61 Tahun 2024POJK No. 11 Tahun 2024 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui SLIKPMK 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga PMK 70 PMK.03 2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses InformasiPP Nomor 22 Tahun 2024 Perlakuan PPh atas Penghasilan dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor SDA pada Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di IndonesiaSE-2 PJ 2024 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN OLEH BANK INDONESIA DALAM RANGKA OPERASI MONETER YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK SAMA DENGAN SERTIFIKAT BANK INDONESIAPERMENKOP UKM NOMOR 2 TAHUN 2024 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOPERASIPMK 164 Tahun 2023 Tata Cara Pengenaan PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Kewajiban Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai PKPPP Nomor 58 Tahun 2023 Tarif Pemotongan PPH 21 atas Penghasilan Sehubungan Dengan Perkejaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang PribadiPMK 168 Tahun 2023 Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang PribadiPER 8 PJ 2023 Tata Cara Pengecualian Pembayaran PPh atas Pengalihan Hak dan PPJB TBPER 7 PJ 2023 Pengajuan Keberatan dan Penetapan Surat Keputusan Penetapan Berlokasi UsahaPMK 141 Tahun 2023 Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran IndonesiaPMK 129 Tahun 2023 Permohonan Pengurangan PBBPeraturan Menteri Keuangan 136 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK .03/2022 Tentang NPWP OP , Badan & WP Instansi PemerintahPP Nomor 54 Tahun 2023 Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Cukai Untuk Kepentingan Penerimaan NegaraSP-12 2023 DJP Perpanjang Batas Waktu Laporan PPSPenyampaian Laporan Realisasi Repatriasi dan atau Invetasi Wajib Pajak Dalam Rangka Program Pengungkapan SukarelaTUTORIAL UPDATE eSPT PPh Pasal 21 2.5Perlakuan Perpajakan atas Natura dan Kenikmatan mulai tahun 2022PER 14 PJ 2022 SPM PPN bagi Pemungut PPN selain Instansi Pemerintah & bagi Pihak LainPER 12 PJ 2022 Klasifikasi Lapangan Usaha WP