KEP 67 PJ 2025 Kebijakan Penghapusan Sanksi Sehubungan Implementasi Coretax Related Articles PMK 18 Tahun 2025 PPN DTP Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal DN Kelas EkonomiKEP 67 PJ 2025 Kebijakan Penghapusan Sanksi Sehubungan Implementasi CoretaxPMK 119 Tahun 2024PENG-13 2025 Pembuatan Faktur Pajak Melalui Aplikasi E-Faktur Client DesktopPMK 118 Tahun 2024PMK 117 Tahun 2024PER-1 PJ 2025PMK 131 Tahun 2024PMK 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan Dalam Kerja Sama OperasiPMK 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea MeteraiPMK 69 Tahun 2024 Perubahan Atas PMK Nomor 130/PMK.010/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan BadanLampiran PMK 74 Tahun 2024PMK 61 Tahun 2024POJK No. 11 Tahun 2024 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui SLIKPMK 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga PMK 70 PMK.03 2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses InformasiPP Nomor 22 Tahun 2024 Perlakuan PPh atas Penghasilan dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor SDA pada Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di IndonesiaSE-2 PJ 2024 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN OLEH BANK INDONESIA DALAM RANGKA OPERASI MONETER YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK SAMA DENGAN SERTIFIKAT BANK INDONESIAPERMENKOP UKM NOMOR 2 TAHUN 2024 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOPERASIPMK 164 Tahun 2023 Tata Cara Pengenaan PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Kewajiban Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai PKPPP Nomor 58 Tahun 2023 Tarif Pemotongan PPH 21 atas Penghasilan Sehubungan Dengan Perkejaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang PribadiPMK 168 Tahun 2023 Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang PribadiPER 8 PJ 2023 Tata Cara Pengecualian Pembayaran PPh atas Pengalihan Hak dan PPJB TBPER 7 PJ 2023 Pengajuan Keberatan dan Penetapan Surat Keputusan Penetapan Berlokasi UsahaPMK 141 Tahun 2023 Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran IndonesiaPMK 129 Tahun 2023 Permohonan Pengurangan PBB