NOMOR SE - 12/PJ/2016

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE - 12/PJ/2016

TENTANG

PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A.            Umum

Dalam rangka meningkatkan kualitas temuan hasil pemeriksaan dan menjamin Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dilaksanakan secara objektif sehingga menghasilkan surat ketetapan pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.         

B.            Maksud dan Tujuan

                1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) dalam melaksanakan kegiatan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

                2. Tujuan

Surat Edaran ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas temuan hasil pemeriksaan dan menjamin Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dilaksanakan secara objektif sehingga menghasilkan surat ketetapan pajak yang dapat d¡pertanggungjawabkan.

C.            Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi penegasan pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.  

D.            Dasar

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (PP Nomor 74 Tahun 2011);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015;

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

E.            Materi

1. Pemeriksa Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak dan memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang KUP, dalam hal pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
2. Akibat hukum atas tidak dilaksanakannya kewajiban penyampaian SPHP dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP dan aturan pelaksanaannya.
3. Penyampaian SPHP dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak tidak berlaku atas pemeriksaan untuk tujuan lain karena pemeriksaan untuk tujuan lain tidak dimaksudkan untuk menerbitkan ketetapan pajak (skp/stp). Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan untuk tujuan tertentu dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti dalam rangka penghapusan NPWP, pencabutan pengukuhan PKP, pemberian NPWP/pengukuhan PKP secara jabatan, dan lain-lain.
4. Pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015.
5. Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 adalah batas waktu maksimal untuk melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Oleh karena itu, pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dapat dilakukan lebih cepat dari jangka waktu tersebut dengan tanpa mengurangi hak Wajib Pajak dalam pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
6. Dalam rangka menjamin Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dilaksanakan secara objektif, pada saat pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan:

• Pemeriksa Pajak harus melakukan perekaman (recording) dengan menggunakan alat bantu perekaman (audio dan/atau visual) pada saat pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
• Pemeriksa Pajak harus memberitahukan kepada Wajib Pajak bahwa akan dilakukan perekaman terhadap pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
• Hasil perekaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

7. Dalam hal Wajib Pajak memberikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan yang didukung dengan bukti-bukti yang akurat, kompeten, dan memadai pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, tanggapan dari Wajib Pajak tersebut harus menjadi bahan pertimbangan Pemeriksa Pajak untuk memutuskan hasil pemeriksaan yang terkait, sesuai dengan pertimbangan profesional (professional judgement) dari Pemeriksa Pajak.
8. Pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan.                

F.            Penutup

Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran Direktur Jenderal ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

 

ttd

 

KEN DWIJUGIASTEADI

NIP 195711081984081001