PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-09/PJ/2019

PER – 09 / PJ / 2019

Tata Cara Pembatalan Dan Pencabutan Surat Keterangan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

PASAL 2, 4 (Penerbitan, Pembatalan, dan Pencabutan Surat Keterangan)

• Kepala KPP atas nama DJP menerbitkan Surat Keterangan (atas permohonan WP) yang dikenai PP 23 Tahun 2018 untuk:

o Keperluan bertransaksi dengan Pemotong dan Pemungut Pajak

• Surat Keterangan dapat:

o Dibatal; atau
o Dicabut
  Oleh Kepala KPP setelah melakukan penelitian, jika berada kekeliruan.

• Kekeliruan dapat berupa:

o Perederan bruto sudah melewati batas Rp4.800.000.000  (berdasarkan LHP);
o WP memilih untuk dikenai PPh sesuai Ketentuan Umum PPh;
o WP Badan berbentuk selain perseroan terbatas, persekutuan komanditer, firma, dan koperasi;
o WP memperoleh fasilitas PP Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (2) huruf c; atau
o WP merupakan BUT

Dan dapat dilakukan pencabutan Surat Keterangan karena WP tidak memenuhi kriteria PP 23 Tahun 2018 lagi

• WP wajib melakukan kewajibannya sesuai ketentuan umum PPh sejak saat WP sudah tidakl agi memenuhi kriteria PP 23 Tahun 2018
• Pembayaran PPh 23 yang sudah dibayar diperlakukan sebagai angsuran PPh Tahun Pajak yang bersangkutan

PASAL 3 (Pemotong / Pemungut Pajak)

• Pemotong / Pemungut Pajak wajib mengkonfirmasi kebenaran Surat Keterangan dengan cara:

o Scan barcode;
o Akses website DJP;
o Menghubungi Kring Pajak; atau
o Menghubungi KPP yang menerbitkan Surat Keterangan (jika yang lain tidak dapat dilakukan)

PASAL 5, 6 (Berlakunya PER – 09 ini)

• Berlaku mulai tanggal ditetapkan yaitu: 19 Juni 2019
• PER-32/PJ/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi